PPKM Mulai Diterapkan 11 Januari, Begini Teknis Pelaksanaannya!

Ilustrasi-Lalu-lintas-jalan-saat-pandemi-diberlakukan-PPKM-Jawa-Bali.-Foto-Jasa-Marga-768x500

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Pemerintah Indonesia akan melaksanakan PPKM Jawa Bali untuk pengetatan protokol kesehatan. Kebijakan ini akan ditetapkan mulai tanggal 11 Januari hing 25 Januari 2021.

Airlangga Hartato, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan memiliki empat paramater yang telah ditetapkan.

“Parameter pertama adalah tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebanyak tiga persen,” kata Airlangga pada saat konferensi pers di Jakarta.

“Paramater kedua adalah tingkat kesembuhan nasional di bawah rata-rata sebesar 82 persen,” imbuhnya.

“Paramater ketiga adalah tingkat kasus aktif yang di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 14 persen. Sedangkan untuk tingkat okupansi rumah sakit yang memiliki ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Airlangga juga menambahkan, pembatasan yang diatur meliputi pembatasan tempat kerja sebesar 75 persen.

“Artinya, yang diperbolehkan masuk kerja hanya 25%  atau seperempat dari pegawai yang ada.

Selain itu, pemerintah juga membatasi kegiatan belajar mengajar dan dianjurkan untuk melakukan secara daring.

“Pemerintah memberikan izin nutuk sektor esensial dan kebutuhan masyarakat namun tetap ada jam operasional, kapasitas dan menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Airlangga menuturkan bahwa pembatasan jam buka pusat perbelanjaan hingga 19:00 WIB.

“Untuk restoran, kami tegaskan hanya boleh diisi sebanyak 25 persen dari kapasitas yang ada. Kami menganjurkan untuk membeli makan melalui take away.

Adapun tempat ibadah, Airlangga memberikan arahan tetap mengijinkan namun kapasitas maksimal handa 50 persen saja. Sementara itu, Pemerintah menghentikan sementara kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial.

Sebelumnya, istilah PPKM ini muncul terkait aturan penerapkan pembatasan ketat di wilayah Jawa-Bali yang resmi diberlakukan oleh pemerintah sejak 11 hingga 25 Januari nanti.

BACA JUGA :  Ketua DPD RI Dukung Pengembangan LAZISNU

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Kebijakan PPKM ini dipilih pemerintah untuk digunakan, dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang juga istilah yang muncul dari pemerintah yang tidak menginginkan menggunakan istilah lockdown. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Istilah PSBB sendiri digunakan pemerintah sejak 10 April 2020. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, PPKM diterapkan karena pemerintah melihat disiplin masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pengalaman ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya pembatasan kegiatan masyarakat pada pertengahan September 2020, menurutnya, kasus aktif Covid-19 bisa ditekan sebanyak 54 ribu selama kurang lebih 1,5 bulan.

“Artinya, ini pengalaman kita ulangi lewat pembatasan dan kita harapkan persentasenya lebih besar dari pada periode September awal. Jadi, kalau saat itu penurunan 20 persen dan kita berharap periode ini persentase kita turunkan itu jauh lebih besar,” kata Doni dalam jumpa pers tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, Kamis (7/1/2021).

Demi sukses pemberlakuan PPKM ini, Doni menyebut, pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ini hingga tingkat kelurahan dan desa.

Doni mengaku, pihaknya bersama Kemendagri sudah berkooordinasi serta mengundang jajaran kepala daerah untuk mengaktifkan kembali posko penegakan protokol kesehatan.

“Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ketegasan-ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” ucap dia.

BACA JUGA :  Temuan KPAI: Belajar Jarak Jauh Picu Perkawinan Dini bagi Siswa

(FWI/IJS)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga