Ini Ulasan Gunawan Raka Terkait Perdamaian Debitur dan Kreditur

Gunawan Raka memberikan penjelasan hingga akhirnya debitur dan kreditur berdamai di PN Jakarta Pusat Senin 16 Agustus 2021
Gunawan Raka memberikan penjelasan hingga akhirnya debitur dan kreditur berdamai di PN Jakarta Pusat Senin 16 Agustus 2021

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

JAKARTA – Akhirnya 160 kreditur sepakat untuk menerima proposal perdamaian. Agenda sidang selanjutnya adalah rapat permusyarawatan Majelis Hakim yang rencananya berlangsung 25 Agustus 2021.

Kesepakatan proposal perdamaian itu dituangkan dalam rapat yang dipimpin Hakim Pengawas Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., yang dihadiri oleh Tim Kurator CNQC-MTRA JO, PT Mitra Pemuda Tbk yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No.24 Rt.28 Rw.01, Kemayoran Jakarta Pusat, Senin 16 Agustus 2021.

Untuk diketahui, 160 kreditur tersebut mencakup kreditur separatis kreditur konkurn dan kreditur preferen. Artinya hanya dua perusahaan yang tidak sepakat dengan klausul yang disodorkan.

Gunawan Raka selaku Kuasa Hukum sejumlah kreditur terkait kepailitan PT.CNQC dan PT. Mitra Pemuda membenarkan hal tersebut.

Dalam prosesnya, kata Gunawan, terlebih dahulu dilakukan rapat pembahasan proposal. Disusul voting pemungutan suara. Hasilnya, 165 kreditur konkuren sepakat lalu diikuti oleh beberapa kreditur separatis dan kreditur preferen.

”Perlu dicatat bahwa jumlah kreditur yang berhak atas suara ada 65 kreditur sementara yang hadir 62 kreditur. Nah dalam perjalannnya 60 kreditur setuju dua lainya tidak setuju,” ungkap Gunawan.

Dikatakan Gunawan voting merupakan persyaratan undang-undang kepailitan untuk homologasi (Perdamaian antara debitur dan kreditur).

”Dan bisa diterima. Dengan syarat minimal proposal perdamaian diterima oleh 50 persen +1 dari jumlah suara kreditur,” paparnya.

Syarat itu pun harus juga dikualifikasikan mewakili jumlah tagihan sejumlah dua per tiga dari jumlah tagihan.

”Keputusan ini tentu saja merujuk Undang-undang. Karena yang mempunyai hak untuk pengambilan suara adalah kreditur kongkuren,” tegasnya.

Terkait dua perusahaan yang belum mau menandatangani, bagi Gunawan bukan halangan untuk menempuh homologasi.

”Aturannya kan ada. Dan melalui prosedur yang disaksikan oleh hakim. Dengan proposal perdamaian sudah diterima, maka doakan saja jalannya mulus, tidak ada hambatan lagi,” terang Gunawan seraya melempar senyum.

BACA JUGA :  Kantongi 50 Persen Dana Desa, Polisi Tangkap Kades di Tasikmalaya

Biasanya, sambung Gunawan untuk kreditur yang sangat banyak dibuat panitia kreditur tapi dalam perkara ini dari awal tidak ada panitia kreditur.

Sehingga kurator mengambil kebijakan agar ditanda tangani oleh yang mewakili berdasarkan kualifikasi jenis kreditur.

”Ada yang ditunjuk pemohon prinsipal sedang saya sendiri ditunjuk mewakili 11 kreditur kongkuren lalu ada beberapa teman adat preferen ada juga dari separatis,” ungkap Gunawan.

Nah, setelah itu dituangkan semua akan dilaporkan oleh kurator beserta Hakim Pengawas kepada Hakim pemutus lalu oleh Hakim pemutus semua kesepakatan itu akan dituangkan dalam keputusan pencabutan status pailit PT CNQC dan PT. Mitra Pemuda.

Lebih rinci advokat muda asal Lampung itu menyebut, dari total 65 kreditur konkuren yang terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) sebanyak 62 Kreditur konkuren yang memiliki tagihan. ”Besarannya kurang lebih Rp160 miliar,” ungkap Gunawan.

Ketika disingung jalannya pelaksanaan voting, Gunawan menyebut, ada satu dua perdebatan. Tapi semua dalam satu napas, kourum untuk menempuh jalan perdamaian.

”Buktinya sudah ada, 95 persen kreditur konkuren yang mewakili lebih dari 2/3 tagihan kreditur konkuren menyetujui proposal perdamaian. Itu intinya,” imbuh Gunawan.

Oleh karenanya, proposal perdamaian yang diajukan oleh CNQC-MTRA JO, PT Mitra Pemuda Tbk, Qingjian International (South Pacific) Group Development Co, Pte, Ltd (dalam pailit) telah di setujui oleh para kreditur konkuren.

”Ya setelah disetujui, nanti akan dihomologasi pada rapat Permusyawaratan Majelis. Akan lebih detail, sebagai landasan hukum dan bukti kuat. Untuk rapat sendiri rencananya akan dilangsungkan 25 Agustus 2021,” timpal Gunawan.

Seperti dijelaskan, rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Mochammad Djoenaidie dan dihadiri oleh Tim Kurator CNQC-MTRA JO.

BACA JUGA :  IPW Ingatkan Rentetan Kekerasan yang Dilakukan Anggota Geng Motor

Termasuk, PT Mitra Pemuda Tbk, pihak Qingjian International (South Pacific) Group Development Co.Pte, Ltd (dalam pailit) yaitu Bambang H Ginting, S.H., Welfrid Kristian, S.H. dan Jelferik Sitanggang S.H untuk pemohon PT. Grama Bazita yang telah dijatuhkan Pailit.

Pailit tersebut berdasarkan putusan pailit nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 Juni 2021.

Rapat pula dihadiri juga Tim Kurator PT. Grama Bazita yaitu Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn dan Raihan Dirham, S.H., M.H.

Gunawan Raka & Partners sendiri mewakili beberapa kreditur yaitu PT. Mitra Abadi Hanfindo, PT. Masa Putra Sejahtera, PT. Mega Abadi Indonesia, PT. Menara Prima Lestari, PT. Intan Sejati Lestari.

Lalu PT. Huashang Property Management Indonesia, PT. Mitra Palmil dan CV. Jaya Anugrah Perkasa dengan total tagihan kurang lebih Rp120 miliar.

”Dengan skema pembayaran yang diajukan oleh debitur pailit serta tidak ada lagi keberatan maka ini sebagai win-win solution,” tutup Gunawan seraya menyebut jumlah tagihan keseluruhan Rp300 miliar sementara jumlah tagihan konkuren Rp169 miliar. (oke/ya)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga